Peraturan Terbaru Jamsostek, Sekarang Tidak Perlu Lagi Surat Tembusan Disnaker Untuk Mencairkan JHT

Posted on

Ada informasi baru terkait pencairan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek, yaitu sekarang sudah tidak perlu lagi ada fotokopi surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan yang telah dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dan ditembuskan kepada BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta Jamsostek non aktif yang ingin mengurus pencairan uang Jaminan Hari Tua (JHT)nya.

Peraturan Terbaru Jamsostek, Sekarang Tidak Perlu Lagi Surat Tembusan Disnaker Untuk Mencairkan JHT

Sebagai mana sebelumnya, sejak diberlakukannya peraturan baru pada tahun 2015 kemudian, bahwa peserta yg berhenti bekerja karena mengundurkan diri atau resign setelah lepas 1 September 2015, wajib menyertakan fotokopi surat tembusan dari disnaker bila ingin mencairkan saldo JHT. Apabila tidak maka klaim JHT akan ditolak.

Baca Juga:Simak Apa Saja Keuntungan apabila Mencairkan JHT Secara Online

Tapi mungkin lantaran berkas tadi tidak terlalu penting, atau mungkin banyak diprotes sang HRD perusahaan-perusahaan lantaran keberatan menggunakan semakin banyaknya proses administrasi buat karyawan yg mau mengundurkan diri, atau entah karena alasan apa, sebagai akibatnya berkas persyaratan berupa surat tembusan berdasarkan disnaker itu kini sudah resmi dihapus sang pihak BPJS Ketenagakerjaan. Tidak berlaku lagi.

Saat ini, bagi peserta BPJS TK yang keluar kerja lantaran mengundurkan diri atau resign, menggunakan masa tunggu selesainya berhenti kerja minimal satu bulan, & kartu BPJS TK sudah tidak aktif, & jua belum bekerja lagi, boleh mencairkan JHT tanpa fotokopi surat tembusan berdasarkan dinas tenaga kerja. Proses pencairan sanggup dilakukan pribadi pada tempat kerja BPJS TK, atau mampu pula diajukan secara online melalui layanan e-Klaim JHT.

Jadi mulai sekarang sahabat-sahabat tidak usah kuatir, bila nanti saat Anda resign, perusahaan tidak menaruh surat informasi pengunduran diri dari perusahaan yang sudah dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat dan ditembuskan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saldo JHT permanen sanggup dicairkan seluruhnya alias 100%.

Tapi tentu saja syarat-syarat dokumen yg lainnya tetap wajib dilengkapi. Dokumen atau berkas-berkas tersebut adalah:

  1. Kartu peserta BPJS-TK (Jamsostek) asli beserta foto kopi.
  2. Fotokopi dan asli KTP elektronik.
  3. Foto kopi dan asli Kartu Keluarga.
  4. Foto kopi rekening tabungan atas nama pribadi, tidak boleh buku tabungan atas nama orang lain meskipun itu keluarga sendiri.
  5. Paklaring/surat pengalaman kerja/surat referensi/surat rekomendasi.

Kalau persyaratan terpenuhi dan seluruh berkas lengkap, dijamin semua uang di saldo JHT anda sanggup cair 100%.

Tapi harap diperhatikan, perubahan anggaran baru ini hanya diperuntukkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yg resign atau mengundurkan diri. Sementara buat peserta yang berhenti bekerjanya dengan alasan pada-PHK dan habis kontrak, hingga waktu ini persyaratan dokumennya permanen sama. Belum ada perubahan.

Bagi yang berhenti kerja lantaran dipecat, selain kelima berkas yang telah ditulis pada atas, tetap harus membawa berkas tambahan berupa akte perjanjian beserta yg pada keluarkan sang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Sedangkan bagi peserta yang berhenti kerja menggunakan sebab sudah selesai masa kontraknya, selain 5 berkas tersebut, tetap wajib melampirkan surat PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang pertama kali diterima.

Baca Juga:Panduan Lengkap Cara Mengambil Uang JHT Jamsostek Langsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan 2018

Demikianlah warta terbaru tentang berkas persyaratan pencairan JHT khusus buat peserta yg sudah tidak bekerja karena mengundurkan diri/resign berdasarkan perusahaan. Jangan lupa ikuti terus blog ini, karena kami niscaya akan menginformasikan apabila ada peraturan-peraturan baru mengenai acara BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan atau yang dulunya dikenal Jamsostek ini. Terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *